Oleh: Asman Nur | Januari 5, 2008

Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Terpilih Sulsel


Makassar— Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sulawesi Selatan, Mappinawang, Jumat (16/11), mengumumkan pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih.
Pengumuman tetap dilakukan, meski KPUD Sulsel berada di bawah tekanan massa pendukung pasangan Amin Syam-Mansyur Ramly agar hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sulsel itu tidak ditetapkan sebelum ada proses hukum.
”Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, maka hari ini kami mengumumkan secara resmi bahwa Gubernur terpilih di Sulsel adalah Syahrul Yasin Limpo didampingi Agus Arifin Nu’mang sebagai wakilnya,” kata Mappinawang, Jumat pagi.
Untuk mengawal kelancaran pengumuman tersebut, aparat kepolisian menjaga ketat Kantor KPUD Sulsel di Jalan AP Pettarani, Makassar. Massa pendukung Amin Syam-Mansyur Ramly (disingkat Asmara), Jumat pagi, memang kembali mendatangi Kantor KPUD Sulsel untuk menghalangi pengumuman penetapan Gubernur-Wagub Sulsel. Mereka tidak menyetujui hasil penghitungan suara KPUD Sulsel yang memenangkan pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang (disingkat Sayang) dengan alasan banyak melakukan pelanggaran.
DPP Partai Golkar menyatakan akan mematuhi keputusan KPUD Sulsel, kalau Pilkada dilaksanakan sesuai dengan aturan, kata Ketua DPP Partai Golkar Tadjuddin Noorsaid, ketika dihubungi SH di Jakarta. Menurut Tadjuddin, berbagai peraturan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pilkada sebenarnya merupakan bagian dari hasil kerja Partai Golkar, sehingga Golkar akan mematuhi hasil Pilkada yang dilaksanakan berdasarkan aturan. “Golkar akan menerima apakah kalah atau menang, kalau memang sudah sesuai aturan,” paparnya.
Sementara itu, Amin Syam, Jumat ini, mengungkapkan akan menunggu proses hukum terkait dengan laporan pelanggaran Pilkada yang dilakukan lawan politiknya, pasangan Sayang. ”Satu-satunya yang dapat kami lakukan saat ini adalah menunggu proses hukum,” kata Amin.
Ia optimistis akan memenangkan pertarungan secara de jure melalui pengadilan, meski KPUD Sulsel telah menetapkan pasangan Sayang sebagai Gubernur dan Wagub terpilih dengan perolehan suara lebih banyak 27.000 suara dibandingkan dengan pasangan Asmara.
Dengan nada kecewa, ia menyatakan secara de facto pasangan Sayang menang, namun secara de jure pasangan Asmara dan pasangan Aziz Qahhar Mudzakkar/Mubyl Handaling akan menang.
Menanggapi hal tersebut, Ketua KPUD Sulsel Mappinawang mengatakan tidak akan terpengaruh, meskipun ada tekanan untuk tidak mengumumkan hasil Pilkada Sulsel Jumat ini. ”Kami hanya mengikuti prosedur dan undang-undang yang berlaku dengan mengikuti tahapan-tahapan pilkada yang telah ditetapkan,” katanya.

Oleh Suriani/Daniel Tagukawi

 

 

Oleh: Asman Nur | Januari 5, 2008

Syahrul Minta Dilantik Cepat

   
 
 

Image

Syahrul Yasin Limpo meminta pemerintah pusat segera melantik dirinya sebagai Gubernur Sulsel terpilih melalui pilkada. Desakan Syahrul tersebut disampaikan di sela-sela pertemuan petinggi empat partai politik (parpol) pendukung pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang (Sayang) di Hotel Sultan, Jakarta, kemarin.

Hadir Sekjen DPP PDI Perjuangan Pramono Anung, Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Sekjen DPP Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Rafiuddin Hamarung, dan Sekjen DPP Partai Damai Sejahtera (PDS) Ferry B Regar. Agus Arifin Nu’mang juga hadir tetapi tidak ikut mendampingi Syahrul saat memberikan keterangan pers. Di depan para wartawan di Jakarta, Syahrul menegaskan bahwa pelantikan Gubernur Sulsel yang baru harus dilakukan pada 19 Januari mendatang dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Sulsel yang dijabat HM Amin Syam.

Dia meminta Mendagri tidak menunda pelantikan Gubernur yang baru meskipun proses hukum hasil pilkada yang digugat Amin Syam-Mansyur Ramly (Asmara) ke Mahkamah Agung (MA) masih berjalan. ”Kalau (saya) tidak dilantik, berarti putusan MA tidak dijalankan.Saya sebenarnya tidak ada masalah (tidak dilantik), tetapi masyarakat Sulsel menginginkan keadilan,” katanya saat ditanya apa yang akan terjadi di Sulsel jika Mendagri Mardiyanto tidak melantik pasangan Sayang tanggal 19 Januari mendatang. Saat memberikan keterangan, mantan Bupati Gowa dua periode ini diapit Pramono Anung dan Zulkifli Hasan.

Pramono Anung memperkenalkan Syahrul dengan sebutan Gubernur. Pramono hanya menggarisbawahi bahwa putusan MA yang memerintahkan pilkada ulang di Bone, Gowa, Bantaeng, dan Tana Toraja telah mencederai demokrasi. Karena itu, PDIP dan tiga partai pendukung Sayang bertekad melakukan perlawanan atas putusan tersebut. ”Kenapa kita berkumpul di sini, karena kita menilai demokrasi (pilkada) di Sulsel telah tercederai oleh putusan MA yang di luar kewenangannya.

Karena itu kita harus lawan secara terbuka,” katanya. Sementara, sikap empat parpol pendukung Sayang mengeluarkan pernyataan resmi yang menolak pilkada ulang dan putusan MA, mendesak pelantikan Syahrul,dan mendukung upaya KPUD menempuh jalur hukum ke MA. Menurut Syahrul, pelantikan dirinya harus dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Sulsel. Situasi di Sulsel saat ini sudah sangat rawan. Dia menyebutkan rawan karena beberapa alasan,antara lain,masyarakat dan KPUD di empat kabupaten seperti Bone, Tana Toraja, Bantaeng, dan Gowa tidak menerima pilkada ulang dan penolakan atas putusan MA sudah meluas di kalangan masyarakat termasuk mahasiswa, organisasi pemuda, dan akademisi.

”Bukan hanya pendukung Sayang yang menolak putusan MA.Di kampus- kampus banyak spanduk bertuliskan penolakan pilkada ulang. Seperti halnya di daerah lain, ada kepala daerah yang terpilih tetap dilantik meskipun kasusnya masih berjalan dan diproses,”katanya.

Namun demikian, Syahrul berjanji tetap akan melakukan pengawasan dan akan mengendalikan situasi buruk tersebut di Sulsel asalkan semua persoalan diselesaikan sesuai aturan. Karena itu, dia meminta elite politik nasional memberikan perhatian penuh atas kemelut pasca Pilkada Sulsel. Sebab, proses demokrasi yang telah berjalan melalui pilkada di Sulsel, 5 November lalu, adalah bagian dari tatanan politik secara nasional dan memberikan dampak dalam pilkada di daerah lain. Ketua DPP PAN asal Sulsel Abdul Hadi Jamal menegaskan, pihaknya juga akan memperhatikan proses pengajuan peninjauan kembali (PK) KPUD Sulsel ke MA, jangan sampai terjadi kekeliruan seperti putusan yang dikeluarkan sebelumnya.

Selain itu, pemerintah pusat harus waspada dengan semakin memanasnya situasi politik di Sulsel. ”Harus diwaspadai, sebab kalau Syahrul tidak dilantik, bisa saja rakyat sendiri yang akan melakukan pelantikan. Artinya, masyarakat akan bereaksi keras,” tegasnya. Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan HAM Firman Jaya Daeli mengatakan, pengajuan PK adalah upaya hukum luar biasa dari pihak tergugat yakni KPUD Sulsel. Menurut dia, ada dua kesalahan yang dilakukan MA dalam putusannya yang bisa memperkuat PK KPUD.Dia menilai MA melanggar asas hukum ultra petita (mengabulkan di luar perkara yang dimohon) dan ultra konstitusional (melakukan putusan di luar kewenangan). ”Asmara hanya menggugat hasil Pilkada Gowa, Bantaeng, dan Tana Toraja tetapi MA juga memasukkan Bone untuk pilkada ulang,” katanya.

Ketua DPP PAN Patrialis Akbar menambahkan, pihaknya hanya mengandalkan PK KPUD ke MA meskipun masalah yang diperkarakan adalah putusan MA sendiri. Sebab,tidak ada lagi upaya hukum yang lain bisa ditempuh selain PK. ”KPUD tidak perlu novum (bukti baru) lagi karena yang dipersoalkan adalah kesalahan MA dalam mengambil putusan,” katanya. (azhar azis/rahmat sahid/abriandi)

 

VISI

“SULAWESI SELATAN SEBAGAI PROPINSI SEPULUH TERBAIK DALAM PELAYANAN HAK DASAR DAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”

KONDISI SULSEL SAAT INI

    • Rangking 23 Indeks Pembangunan Manusia ( 2005 ) dari 33 Propinsi di Indonesia.
    • Pengeluaran riil perkapita Sulsel di bawah rata-rata nasional.
    • Jumlah masyarakat buta huruf di Sulsel sangat tinggi, urutan 30 dari 33 propinsi di Indonesia.
    • Rata-rata lama sekolah ( 2005 ) masih dibawah rata-rata nasional.
    • Tingkat kematian bayi masih tinggi dan angka harapan hidup masih rendah.

MISI

    • MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DALAM PEMENUHAN HAK DASAR MASYARKAT
    • MENGAKSELERASI LAJU MESIN-MESIN PERTUMBUHAN DALAM PROSES PRODUKSI BERBASIS KERAKYATAN.
    • MENINGKATKAN DAYA SAING WILAYAH SECARA BERKELANJUTAN
    • MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI KEHIDUPAN YANG INOVATIF
    • MENGUATKAN KELEMBAGAAN DALAM PERWUJUDAN TATA KELOLA YANG BAIK
 

PROGRAM UNGGULAN

    • SEKOLAH GRATIS
    • KESEHATAN GRATIS
    • EKONOMI KERAKYATAN (MEMBUKA LEBAR AKSES KREDIT DAN BERUSAHA MENGHAPUS RETRIBUSI/PAJAK UNTUK PENGUSAHA KECIL)
    • PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL ( BEBAS KKN )
    • MENCIPTAKAN PRODUK UNGGULAN YANG MEMILIKI AKSES PASAR NASIONAL DAN INTERNASIONAL
Oleh: Asman Nur | Oktober 29, 2007

AYO… KAUM MUDA SEMUA…COBLOS No. 3

 

SYAHRUL YASIN LIMPO DAN AGUS ARIFIN NU’MANG

  • AHLI DALAM BIDANG PEMERINTAHAN
  • MUDA, INOVATIF DAN KREATIF
  • ORGANISATORIS
  • TIDAK MENUNGGU UNTUK MEMULAI KERJA
  • JIWA ENTREPRENEURSHIP
  • CENDEKIA
  • MENGUASAI TEKNOLOGI
  • MEMILIKI JARINGAN SECARA GLOBAL
  • BERDEDIKASI
  • LOYALITAS TINGGI TERHADAP BANGSA
  • CEPAT MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM SETIAP MASALAH
  • MANAJEMENNYA TRANSPARAN
  • PROGRAM, VISI DAN MISI SANGAT JELAS
  • BERASAL DARI KELUARGA SANGAT BAIK
  • DITERIMA OLEH SEMUA KALANGAN ETNIS DAN RAS
  • MENGHORMATI SENIORITAS
  • MAMPU MELIHAT DAN MEMBUAT STRATEGI KOTA MASA DEPAN
Oleh: Asman Nur | Oktober 19, 2007

Mengenal Syahrul Yasin Limpo

Syahrul Yasin Limpo! Begitu namanya sejak lahir, 16 Maret 1955 di Makassar, yang diberikan oleh Ayahanda HM Yasin Limpo yang berdarah Makassar dari tanah Gowa dan Ibunda Hj Nurhayati yang berdarah Bugis dari Sidrap. Suami Drg Hj Ayunsri Harahap ini tak asing bagi masyarakat Sulsel. Kiprahnya di dunia birokrasi sudah mencuat sejak dipercaya sebagai Kasi Tata Kota Bappeda Kotamadya Ujung Pandang, tahun 1982, setelah dua tahun mengabdi (1980) sejak usai meraih sarjana mudanya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (1979), sambil kerja, ia tetap kuliah dan meraih gelar sarjana hukum tahun 1983.Ayah dari tiga anak, Indira Chunda Thita Syahrul Putri, Kemal Redindo Syahrul Putra, dan Rinra Sujiwa Syahrul Putra ini, mengenal dunia tulis menulis sejak muda. Selain aktif menjadi penyiar radio, anggota Gembel (Gemar Belajar) ini kerap pula menulis. Malah di fakultasnya, ia menjadi pemimpin redaksi bulletin “justisi” yang diterbitkan oleh Badan Perwakilan Mahasiswa FH – UH.Walau aktif di berbagai kegiatan, mulai dari karate, pramuka, berbagai organisasi, otomotif serta masuk dalam beragam komunitas, kakek Andi Tenri Bilang Radisyah Melati ini tetap juga melakoni rutinitasnya sebagai PNS yang ber-NIP 580014074. Dengan usia yang masih terbilang muda, kariernya menanjak terus. Setelah menjabat Kasubag Perangkat Wilayah IV & V pada Setwilda Tingkat I Sulsel (1983-1984), ia menjadi Camat Bontonompo, Gowa, tahun 1984-1987.

Di Gowa, ia seperti menemukan akar budaya dan talenta nenek moyangnya. Ia akrabi desa, mendalami kelurahan, dan segala yang menjadi kekuatan Gowa. Apalagi, ia kemudian menjadi Kabag Pemerintahan (1987-1988) dan Kabag Pembagunan (1988-1999). Selanjutnya, ia kembali ke Pemprov Sulsel dengan tugas Kabag Urusan Generasi Muda dan Olahraga (1989-1991). Tapi ia kembali lagi ke Gowa sebagai Pejabat Sekwilda (1991-1993). Lalu balik lagi ke Pemprov sebagai Kepala Biro Humas (1993-1994).

Saat sebagai Karo Humas itulah ia menerbitkan surat kabar berkala mingguan “Suara Celebes”. Bakat menulisnya pun ia geliatkan di media tersebut. Namun, hanya setahun sebab ia percaya oleh masyarakat Gowa menjadi Bupati. Malah dipercaya untuk dua periode. Dan setelah sembilan tahun sebagai bupati, pada pemilihan Gubernur pada akhir tahun 2002 dengan berpasangan HM Amin Syam, ia terpilih mnjadi Wakil Gubernur Sulsel untuk periode 2003-2008.Di sela-sela kesibukannya yang kian padat itulah, malah ia kembali aktif menulis. Tulisannya setiap dua pekan di hari Kamis, bisa ditemukan di Harian Pedoman Rakyat. Tapi, aktivitasnya itu tak mengherankan. Sebab, sebelumnya ia rajin menulis saat menjadi bupati.

“Menyikapi Otonomi Daerah Ditinjau dari Berbagai Aspek”, merupakan kumpulan tulisan, gagasan, dan pemikirannya yang diterbitkan Pemkab Gowa (2002). Lelaki yang kerap dijuluki oleh kalangan pers sebagai Pendekar Otoda ini setelah Kabupaten Gowa yang ia pimpin menjadi daerah percontohan Otoda, tahun 1995, sering menulis tentang Otoda, pemerintahan, dan hal – hal yang terkait dengan dunia birokrasi di koran – koran terbitan Makassar. Apalagi dalam hal Otoda yang sangat ia kuasai. Dan ia sering pula diundang sebagai narasumber dalam seminar Otoda tingkat lokal dan nasional. Juga ikut seminar pemerintahan daerah di Amerika Serikat tahun 2001 atas undangan UNDP.

Hari-hari H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si, M.H, sangatlah dipenuhi aktivitas. Apalagi Ketua KNPI Sulsel tahun 1990-1993 dan Ketua AMPI Sul-sel (1993-1998) yang saat itu juga sekaligus sekretaris Golkar Sul-sel, dipercaya sebagai Ketua FKPPI Sulsel (2000-kini), Ketua FORKI Sulsel (2004-2009), Ketua Pramuka (2004-2008), Ketua Kosgoro (2003-2008), dan juga ketua IKA (Ikatan Alumni) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2005-2009). Kesibukan lainnya, menyiar di Radio Suara Celebes FM, 90,9 Mhz.

Dari beragam aktivitas itulah, lelaki yang senang musik dan memainkan gendang khas Makassar (tunrung pakanjara) ini, mendapatkan bintang atau tanda jasa yakni Manggala Karya Kencana (1987) dari Menteri Kependudukan/ BKKBN, Penghargaan Bhakti Koperasi dan pengusaha Kecil (1997) dari Menkop & UKM, Upakarti dari Presiden RI (1997), Satya Lencana Pembangunan dari Presiden RI (2001), dan Satya Lencana Wirakarya dari Presiden RI tahun 2003.

Oleh: Asman Nur | Oktober 19, 2007

KATA MEREKA TENTANG SYAHRUL – AGUS …

 
Muhammad Jusuf Kalla , Wakil Presiden RI. Selamat Berjuang Untuk Rakyat …
Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP.Pak Agus, Selamat berjuang bersama Pak Syahrul dan PDIP di Sulsel …
HZB Palaguna, Ketua PDIP Sulsel.Syahrul jenius, konsisten, dan dapat dipercaya sebagai kuda pacu yang dapat mencari tugas sendiri. Ia ahli pemerintahan. Nothing to loose! Ia mampu berbicara dengan segala ilmu …
Oleh: Asman Nur | Oktober 19, 2007

Pilkada Sulsel, Pertarungan Tiga Kerajaan Besar

  Oleh Suriani

MAKASSAR – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) masih sekitar lima bulan lagi, tepatnya November 2007 mendatang. Namun, aroma pertarungan untuk menduduki kursi nomor satu di provinsi yang terkenal dengan kapal pinisi nusantara tersebut sudah menyeruak.
Ada tiga pasangan yang bakal maju merebut posisi gubernur. Calon yang akan tampil dalam pertarungan segitiga tersebut, yakni HM Amin Syam, Syahrul Yasin Limpo, dan Azis Qahhar Muzakkar. Mereka bakal mengulang sejarah masa lalu dengan kekuasaan tiga kerajaan besar di Sulsel, yakni Kerajaan Bone, Gowa, dan Luwu.
Amin Syam yang kini masih menjabat sebagai Gubernur Sulsel, dengan kekuatan etnik Bugis Bonenya menggandeng Prof DR Mansyur Ramly, Kepala Balitbang Depdiknas, sehingga dari akronim kedua nama pasangan tersebut dimunculkan
istilah “Asmara” (Amin Syam-Mansyur Ramli). Pasangan ini diusung Partai Golkar, partai yang mendapatkan suara mayoritas pada Pilkada Gubernur Sulsel 2002 lalu.
Tak mau kalah dengan partner kerjanya di Pemprov Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, Wakil Gubernur Sulsel yang kental dengan etnik Makassar dan sebagai turunan Raja Gowa, kini positif menggandeng Agus Arifin Nu’mang yang kini menjabat Ketua DPRD Sulsel dan kemudian memunculkan akronim “Sayang” (Syarul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang).
Sebelumnya, Syahrul yang diusung Partai Amanat Nasional (PAN) masih kebingungan mencari pasangan. Pasalnya, Azis Qahhar yang semula dibidik sebagai pasangan, sudah dipatok oleh “koalisi keumatan” yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang dan partai-partai yang berideologi Islam.
Syahrul dan Agus, keduanya adalah pengurus teras Partai Golkar Sulsel, namun berdasarkan hasil konvensi DPD Golkar beberapa bulan lalu disebutkan, kader Golkar yang dicalonkan oleh partai lain, akan dicoret kepengurusannya.
Pasalnya, dalam tubuh Golkar tidak boleh mencalonkan dua kandidat dalam payung politik yang sama. Dan hasil keputusan final, hanya Amin Syam yang didukung oleh pengurus Golkar Sulsel.
Berbeda dengan kedua rivalnya, Azis kelahiran tanah Luwu, dengan bayang-bayang kekuasaan Kerajaan Luwu dan ketokohan ayahnya, Qahhar Muzakkar—yang pernah berjuang bersama mantan Presiden Soekarno mendirikan Republik, namun kemudian dicap sebagai pemberontak karena ingin mendirikan negara Islam—dalam karier politiknya, mencoba memperbaiki citra tersebut. Terbukti Azis kini berhasil duduk sebagai DPD RI setelah mendapat dukungan penuh dari masyarakat Sulsel.
“Kita tidak perlu akronim, tapi yang perlu adalah bagaimana memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan bisa bersaing dengan sehat,” ungkap Azis yang tidak mau ikut-ikutan memberikan akronim pada namanya dan pasangannya, yakni Mubyl Handaling, pejabat teras Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sulsel.
Azis sendiri dalam lawatannya ke sejumlah pertemuan masyarakat, selalu tampil cool dan tidak berapi-api, seperti kedua lawan politiknya Amin dan Syahrul yang sudah saling melemparkan black campaign jika menghadiri pertemuan tertentu untuk menggalang simpati masyarakat di daerah ini.
Bahkan sudah menjadi rahasia umum, keduanya lebih banyak melakukan kunjungan ke daerah dengan alasan dinas luar sebagai pejabat Pemprov, namun sebenarnya sudah melakukan kampanye dini. Seringnya gubenur dan wakilnya ini meninggalkan kantor secara bersamaan, sudah menjadi sorotan bagi media lokal, termasuk Wakil Presiden HM Jusuf Kalla yang mengungkapkan kekecewaannya pada kedua pejabat tersebut yang dinilai sudah melalaikan tugasnya.

Lagu Lama
Kuatnya pertarungan ketiga pasang calon yang akan maju pada Pilkada yang digelar 5 November 2007 mendatang dengan pendekatan etnik dan geopolitik dinilai masih menggunakan “lagu lama”.
Hal tersebut dikemukakan Kautsar Bailusy, pengamat politik dari Universitas Hasanuddin. Menurutnya, ideologi (politik) di Sulsel tidak terlalu mengakar sehingga para calon masih bisa melakukan pendekatan “lagu lama”.
Hal itu terbukti pada Pelaksanaan Pilkada di 10 kabupaten di Sulsel sepanjang 2005-2006, masyarakat memilih tergantung dari siapa calonnya. Pada Pilkada di 10 kabupaten di antaranya, Kabupaten Soppeng, Barru, Tana Toraja, dan Luwu Timur menunjukkan suara Golkar tidak mencapai 50 persen. Dalam pemilu legislatif 2004, Golkar padahal mampu mencapai lebih (50 persen). “Ini artinya, pemilih di Sulsel bukan pemilih ideologi partai. melainkan masih melihat faktor kedekatan (proximity), baik pendekatan etnik maupun geopolitik,” ujarnya.
Sementara itu, mengenai gerakan politik yang sudah dilakukan pada masa pra kampanye Pilkada oleh dua pejabat (Amin dan Syahrul) yang kini masih memegang kekuasaan, sehingga memungkinkan menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye, Mappinawang, SH, Ketua KPUD Sulsel, mengungkapkan siapa saja yang berhasrat menjadi calon pada Pilkada, tidak dilarang berpromosi, selama belum masuk dalam tahapan pilkada.
Namun apakah ia mengunakan fasilitas negara atau tidak, diperlukan tim independen untuk menginvestigasinya. “Namun kami yakin, masyarakat sudah bisa memilih dengan rasional dan sudah tahu siapa calon yang bakal dipilihnya,” tegasnya.
Ia menambahkan satu-satunya yang bisa dijadikan parameter bagi masyarakat saat ini adalah hati nurani, apakah gerakan politik calon tertentu itu memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Terlepas dari itu semua, kini masing-masing calon sudah mengklaim pendukungnya dan siap mempertaruhkan materi dan non materi untuk mencapai tujuan.
Meskipun ada satu pasangan calon gubernur/wakil gubernur yakni Andi Ilhamsyah Matalatta (Ketua PHRI Sulsel) dan Benyamin Bura (Anggota DPD Sulsel) yang memaksakan masuk dalam pertarungan setiga kekuatan kerajaan kuno di Sulsel itu, namun pasangan keempat atau terakhir ini, dinilai tidak terlalu berpengaruh dalam kancah Pilkada 2007 di Sulsel.

Oleh: Asman Nur | Oktober 19, 2007

Dialog PUBLIK

Kegiatan ini merupakan kegiatan pemelajaran luar kelas dalam bentuk Dialog Publik yang merupakan dialog ke-4 dari kegiatan serupa yang telah dilaksanakan. Dialog kali ini mengambil tema �Revitalisasi Nilai-nilai Budaya dan Kearifan Lokal Menghadapi Konflik Pilkada Langsung�, dengan narasumber: H. Syahrul Yasin Limpo, S.H, M.H, M.Si. (Wagub Sulsel), Dr. Dwia A. Tina N. Kalla, M.A. (Purek IV Unhas), Prof. Dr. W.I.M Poli, M.A. (Guru Besar Fakultas Ekonomi Unhas Makassar), Rahman Arge (Budayawan). Seorang narasumber, Prof. Dr. H. M. Saleh A. Putuhena tidak dapat hadir berhubung beliau sedang berada di Ambon.
Latar belakang pemikiran yang melandasi Dialog ini bahwa Segera setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tiba-tiba saja awan optimisme berarak kencang di atas cakrawala politik Indonesia. Hal tersebut terkait erat dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung (Pilkadal) yang dimulai sejak tahun 2005. Dalam pengimplementasiannya, dikeluarkan kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Pada regulasi tersebut di atas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan oleh KPU Daerah yaitu KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diberikan kewenangan khusus. Dalam konteks ini maka KPU provinsi dan Kabupaten/Kota dipisahkan dari KPU. Hal tesebut dimaksudkan agar stigma masa lalu tentang pemahaman bahwa rezim Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kapala Daerah adalah berada di bawah bayang-bayang �pusat� yang sangat sentralistik. Kondisi inilah yang �memaksa� KPUD melepaskan diri dari KPU dalam penyelenggaraan Pilkadal.
Menghadapi Pilkadal, satu hal yang tak terbantah jika eskalasi koflik dan gejolak lokal cenderung meningkat. Ini disebabkan karena keterkaitan emosional yang demikian �dekat� dengan isu-isu dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pilkadal. Bagi masyarakat, eskalasi konflik dan gejolak lokal bukanlah sesuatu yang �abstrak�, tapi kasat mata karena hadir dalam �rumah� sendiri. Hal ini jelas berbeda dengan Pemilihan Umum 2004 karena berada di arena politik nasional sehingga berpusar pada isu-isu terlalu besar dan �jauh� dari keseharian masyarakat lokal.
Sejauh yang dapat diamati, maka potensi konflik sekaitan Pilkadal berpusar pada hal-hal berikut: pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye dan pemungutan suara. Potensi ini pada urutannya bermuara kepada penolakan terhadap hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Menarik diamati, dalam waktu yang tidak terlalu lama Kabupaten Jeneponto dan Provinsi Sulawesi Selatan bakal menyelenggarakan Pilkadal. Ini tentunya merupakan sebuah tantangan karena akan menjadi barometer penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah selanjutnya di daerah ini. Sebab, inilah peristiwa untuk pertama kalinya rakyat memilih secara langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahnya.
Untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya konflik horizontal di kalangan konstituen para pendukung �kandidat� Kepala Daerah dan Wakil Kapala Daerah yang bakal bertarung dalam Pilkadal tersebut, dipandang perlu menggali kembali nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (sipakatau), saling asih (sipakala�biri), saling menasihati (sipakainga�), menjunjung ukhuwah (a�bulo sibatang accera� sitongka-tongka), menjunjung rasa malu dan solidaritas sosial (siri� na pacce), dan seterusnya. Nilai-nilai dan kearifan lokal tersebut, meski tumbuh dan hidup dalam tradisi lokal Sulawesi Selatan pada umumnya dan Makassar khususnya, namun memiliki muatan dan pesan-pesan kemanusiaan universal. Dari nilai-nilai luhur lokal itulah diharapkan menjadi satu bahan permenungan dan pertimbangan bagi masyarakat dalam menciptakan budaya politik yang sehat dan bermartabat.
Tujuan dan hasil yang ingin dicapai yaitu; (1) menggali lebih dalam dan melakukan revitalisai nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang bervisi kemanusiaan guna mengawal penyelenggaraan Pilkadal yang sarat konflik kepentingan. (2) Merumuskan sebuah format Kultur Politik yang sehat dan bermartabat berbasis nilai-nilai dan kearifan lokal.Kegiatan ini dilaksanakan di Kafe Hotel Bintang Karaeng Jeneponto, pada Rabu, 22 November 2006. Dialog ini dihadiri tidak kurang 200 orang dari berbagai unsure masyarakat dan pemerintah setempat.

Kegiatan berjalan baik dan sukses. Dari aspek kuantitas, jumlah peserta sangat membludak dibanding beberapa kegiatan dialog publik dan diskusi panel sebelumnya. Oleh narasumber, peserta memperoleh penjelasan tentang beberapa hal yang menjadi penekanan:

Syahrul Yasin Limpo memberi penekanan terhadap pentingnya membangun mekanisme politik yang berwawasan kebersamaan yang menurutnya sangat berbeda dengan besarnya massa. Pendekatan philosofis demokrasi penting ditransformasikan kepada rakyat di bawah aturan dan suasana kultural kuat adalah bagian-bagian yang semestinya kita rakit dari awal. Hal lain dalam nilai lokal sulsel dikenal sebuah prinsip; sirina buttaya niaki ri rupa tauwwa (malu negara ada pada rasa malu masyarakat). Idealnya seperti itu. Bila demikian masyarakat menjadi orientasi kebijakan, kepentingan dan untuk kesejahteraan. Parentai tawwa ri ero�na (perintahlah orang menurut keinginan orang itu). Dalam lontara, kita tidak menemukan ada proses pemilihan politik yang berdarah-darah di masa lalu.

WIM Poli lebih menekankan hubungan antara Pilkada dan konflik, bahwa pilkada tidak mempunyai hubungan secara langsung sebagai sebab-akibat dengan konflik. Diantara keduanya ada frustrasi, bahkan konflik muncul tanpa Pilkada.

Rahman Arge menekankan pada aspek orientasi kebudayaan para pemimpin negeri ini yang aus dan menjadi marjinal oleh orientasi kekuasaan. Beberapa nilai atau kearifan lokal juga diungkap oleh Rahman Arge, misalnya konsep siri�na to pabutayya (malu warga masyarakat), rumusan naratif kebudayaan Bugis Makassar; �batal kata raja tidak batal kata dewan adat. Batal dewan adat tidak batal kata ketua keluarga di daerah. Batal kata ketua adat di daerah tidak batal kata orang banyak�. Nilai-nilai ini perlu direvitalisasi dengan mengkaji ulang fungsi lego-lego yang dulu pernah hidup dalam kebudayaan Bugis-Makassar sebagai wadah para mempo (duduk bersama).

Dwia A. Tina menekankan pada aspek mekanisnisme yang paling mudah menyelesaikan konflik dengan mengandalkan pada penerapan sanksi, pengendalian dan kontrol sosial. Instrumen lain yang mungkin lebih efektif dalam melakukan kontrol sosial melalui kearifan lokal.

Dapat disinyalir bahwa banyaknya jumlah peserta yang hadir karena hadirnya Bapak Syahrul Yasin Limpo, yang nota bene sebagai calon Gubernur Sulsel, bukan karena statusnya sebagai Wakil Gubernur atau Narasumber dialog. Hal ini terutama berlaku pada anggota DPRD setempat yang tiba-tiba hadir mencapai 20 orang, dimana pada kegiatan-kegiatan sebelumnya, baik yang dilaksanakan oleh Program Simpul Demokrasi Jeneponto maupun oleh organisasi lain, sulit mencapai angka tersebut.

Oleh: Asman Nur | Oktober 19, 2007

Kuda Pacu Indonesia” Syahrul-Agus “

Pasangan Syahrul-Agus “Kuda Pacu” Sulsel di Pilgub Nopember 2007

Kapanlagi.com -

Ketua PDI-P Sulawesi Selatan HZB Palaguna menilai, pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Sulsel periode 2008-2013 Syahrul Yasin Limpo/Agus Arifin Nu’mang yang diusung empat partai koalisi PAN, PDK, PDIP dan PDS ibarat kuda pacu yang energik yang akan memimpin Sulsel lima tahun ke depan.

“Dia itu ibaratnya kuda pacu yang energik, kuat dan punya ilmu pemerintahan yang dibangun dari tingkat desa, kelurahan, camat, bupati dan sekarang Wakil Gubernur,” katanya pada pembukaan Rapat Kerja Cabang PDIP kota Makassar, Sabtu malam.

Karena itu, jangan berkedip melihat kuda pacu yang penuh semangat ini berlomba di pesta demokrasi pilgub Sulsel yang akan digelar 5 Nopember 2007 sebab sedikit saja pandangan kita lepas maka kudanya sudah tidak kelihatan, karena pasangan ini akan memacu perubahan untuk kesejahteraan masyarakat Sulsel.

Menariknya lagi, mantan Gubernur Sulsel dua periode ini menyebut kandidat cagub/cawagub tersebut sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel saat keduanya tiba di raker PDIP Makassar.

“Yang saya hormati dan saya banggakan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo,” disambut tepuk tangan meriah para hadirin sambil berteriak ‘ewako’, sebelum Palaguna yang juga mantan Pangdam VII/Wrb melanjutkan sambutannya.

Kenapa saya ucapkan hal seperti itu, lanjut Jenderal purnawirawan TNI dua bintang itu, karena PDIP bersama tiga partai koalisi lainnya berkepentingan untuk memenangkan pasangan ‘Sayang’ (Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu’mang) pada pilgub 5 Nopember mendatang.

Untuk itu, kewajiban kita semua untuk bekerja keras dan membulatkan tekad memenangkan kuda pacu yang sangat energik ini yang akan membawa perubahan untuk memajukan provinsi Sulsel ke depan.

“Pemenangan koalisi partai tersebut khususnya PDIP pada pilgub merupakan tolok ukur untuk memenangkan pemilu 2009 mendatang,” ujarnya seraya mengajak partai-partai pengusung Syahrul – Agus untuk merapatkan barisan kadernya di tengah masyarakat sebagai pemegang kedaulatan daerahnya dan negara.

Wagub Syahrul yang mendapat pujian dari mantan ‘atasannya’ ini mengakui bahwa penampilannya di pilgub juga karena dorongan Palaguna termasuk dua mantan Gubernur lainnya yakni Andi Oddang dan Prof. Achmad Amiruddin.

“Amanah yang dipercayakan rakyat termasuk sesepuh mantan pimpinan provinsi Sulsel ini akan saya laksanakan dengan membawa perubahan untuk maju bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Dua cagub/cawagub Sulsel lainnya yang ikut bertarung memperebutkan kursi nomor satu di provinsi ini yakni pasangan HM. Amin Syam/Prof. Mansyur Ramly (Golkar) dan Azis Kahar Muzakkar/Mubyl Handaling (koalisi keummatan, PPP, PBR dan partai lainnya). (*/lpk)

Oleh: Asman Nur | Oktober 18, 2007

Agus Pimpin rapat pra kampanye

Agus Pimpin Rapat Persiapan Kampanye
Laporan : Mansur AM. surtribuntimur@yahoo.com
Makassar,Tribun – Calon wagub Agus Arifin Nu’mang sementara memimpin langsung rapat persiapan teknis pelaksanaan kampanye tim Sayang di Posko Utama Sayang, Jl Boulevard, Makassar.
Rapat dihadiri fungsionaris tim pengusung, PAN, PDK, PDIP, dan PDS. Tim independen termasuk Suaeb Mallombasangi dan Altin Noer juga hadir.

Pasangan Syahrul-Agus mulai kampanye 20 Oktober di Kabupaten Tator. Keduanya kampanye bersama-sama di seluruh zona.

“Kami ingin membuktikan bahwa paket Sayang adalah paket energik dan dwi tunggal tak terpisahkan,” kata kerabat Syahrul, Imam Mujahidin Fahmid. (*)

Older Posts »

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.